Home Berita Harga Bahan Baku Kemasan Terus Naik
Harga Bahan Baku Kemasan Terus Naik PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 19 January 2012 04:22

JAKARTA, Memasuki tahun 2011, industri kemasan langsung disambut oleh peningkatan harga bahan baku plastik. Selama bulan Januari ini saja, harga etilena atau polyethylene (PE) sudah menyentuh harga US$ 1.200 per ton dan propilena atau polypropylene (PP) mencapai US$ 1.450 per ton. Menurut Henky Wibawa, Ketua Umum Federasi Pengemasan Indonesia (FPI), harga ini sudah terkerek 5% dari awal tahun. Padahal, selama tahun 2010, harga bahan baku tersebut sudah meroket sampai 80%.

"Kami khawatir bahan baku akan naik hingga akhir tahun," ungkap Hengky kepada KONTAN, kemarin.

Kenaikan harga di awal tahun ini menurut Hengky disebabkan penerapan aturan tarif impor bahan baku sebesar 0%-20%. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 241/PMK.011/2010 tentang Tarif Barang Impor. Padahal sebelumnya, bahan baku plastik tidak terkena tarif impor. Hengky menyayangkan kenaikan tarif ini tidak memperhitungkan harga baku kemasan yang fluktuatif dan tidak melibatkan pengusaha. Imbasnya, pengusaha harus menanggung dampak yang ditimbulkan mulai dari hulu ke hilir akibat penerapan tarif itu. Permintaan meningkat Dia memperkirakan kebutuhan impor bahan baku plastik tahun ini akan mencapai 800.000 ton-1 juta ton. Angka impor bahan baku ini meningkat 2,5%-28,2% dibandingkan dengan impor bahan baku tahun 2010 yang sebanyak 780.000 ton.

"Di sisi lain, kebutuhan bahan baku kemasan dalam negeri mencapai 2,8 juta ton," ungkapnya. Artinya, bahan baku impor memasok sekitar 35,7% dari total kebutuhan bahan baku kemasan. Kenaikan harga bahan baku ini terang merepotkan pengusaha. Padahal, permintaan kemasan terus meningkat setiap tahun. Sejak tahun 2005 penjualan industri kemasan dalam negeri mencapai US$ 2,5 miliar. Tahun 2009, penjualan ini tumbuh 56% menjadi US$ 3,9 miliar. "Tahun ini, kami memperkirakan penjualan industri kemasan mencapai US$ 4,6 miliar," tutur Henky. Jumlah ini naik 17,9% dari 2009.

Henky menjelaskan, jenis kemasan yang banyak dipakai adalah flexible package yang memberi kontribusi 40% terhadap total produksi kemasan. Jenis kemasan paperboard menyumbang 31% dari total produksi.

Budi Susanto, Wakil Ketua Asosiasi Industri Plastik dan Olefin Indonesia (Inaplas) mengakui terjadi peningkatan harga bahan baku plastik di Tanah Air. "Jenis monomer yang bisa dipakai untuk bahan baku pembuat polimer, sudah naik sebesar 5%," kata Budi. Budi berharap pemerintah mau menurunkan tarif bea masuk agar industri kemasan bisa bersaing. Adhi S Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) mengakui, kenaikan harga kemasan akan menjadi salah satu faktor kenaikan biaya produksi makanan dan minuman. "Apabila kemasan terus naik, harga makanan dan minuman juga bisa naik 10%-15%," kata Adhi.

Hal ini diamini Franky Sibarani, Sekjen Gapmmi. Dia bilang, biaya kemasan bisa mencapai 50% dari total biaya produksi. Ongkos bahan baku memakan 40% total biaya dan 10% sisanya biaya lain-lain. Jadi, jika biaya kemasan dan bahan baku digabungkan, keduanya bisa memakan 90% dari total biaya produksi. Sayangnya kedua pos biaya ini sudah naik sejak akhir tahun lalu. "Ditambah lagi harga minyak bumi yang melambung, biaya produksi semakin bengkak," tutur dia. Pengusaha tuntut pembatalan bea masuk JAKARTA. Pembatalan bea masuk 57 pos tarif impor bahan pangan belum memuaskan semua pebisnis. Kini, pengusaha juga menuntut pembatalan bea masuk ratusan produk impor lain. Bahkan, pengusaha menuntut agar pemerintah membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 241/2010. Sebab, beleid tersebut memungut bea masuk terhadap 2.164 pos tarif barang modal dan bahan baku industri non pangan.

Kemarin (26/1), sejumlah asosiasi berkumpul membahas tuntutan mereka. Dalam pertemuan ini, tiap asosiasi industri merilis proyeksinya tentang dampak pengenaan bea masuk impor produk permesinan dan bahan baku sebesar 5%. "Kami nilai PMK 241 cacat hukum, pengusaha tidak dilibatkan," kata Franky Sibarani, Wakil Sekretaris jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Rabu (26/1). Ade Sudrajad, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan, PMK 241 itu merupakan pukulan lain bagi pengusaha setelah pencabutan batas atas kenaikan tarif listrik industri. Yeane Keet, Wakil Sekjen Federasi Gabungan Elektronik (Gabel) mengaku sudah menyampaikan surat permintaan peninjauan atas 218 pos tarif barang dalam PMK 241 kepada Kementerian Perindustrian.

Daftar penerapan bea masuk yang mesti ditinjau ulang misalnya bea masuk mesin pompa udara, mesin cetak fotokopi, mesin cuci dan mesin pengering, mesin pengolah data otomatis, vacum cleaner, bel, alarm, serta lampu pijar. "Kami sudah mengajukan daftar yang berdampak langsung dengan kami," tuturnya. Sebelumnya, pemerintah telah merespons protes kalangan pengusaha yang bergerak di bidang komoditas pangan. Akhirnya, penerapan bea masuk 57 pos tarif yang terkait dengan bahan baku pangan ditunda. Polemik mengenai PMK 241 sampai juga ke Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. "Saya sudah meminta tim tarif untuk mengkajinya dengan melibatkan pelaku usaha," kata Hatta.

Sumber : Harian Kontan

Last Updated on Thursday, 12 April 2012 04:37